Vietnam Resmi Blokir Aplikasi Telegram, Tuduh Platform Gagal Berantas Konten Ilegal
Vietnam akan blokir Telegram awal juni.FAKTA.BLUE - Vietnam mengambil langkah tegas dengan memblokir akses Telegram setelah menilai platform pesan instan tersebut tidak kooperatif dalam memberantas aktivitas kriminal di negaranya.
Pemerintah Vietnam secara resmi menginstruksikan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses aplikasi Telegram mulai awal Juni 2025. Keputusan drastis ini diambil setelah Kementerian Teknologi Vietnam menilai platform tersebut tidak bekerja sama dalam upaya pemberantasan kejahatan siber.
Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan pada 21 Mei 2025, Wakil Kepala Departemen Telekomunikasi Kementerian Teknologi Vietnam memerintahkan seluruh operator telekomunikasi untuk menerapkan pemblokiran dan melaporkan hasilnya sebelum 2 Juni 2025.
Mayoritas Channel Telegram Vietnam Melanggar Hukum
Departemen Keamanan Siber Vietnam melaporkan temuan mengejutkan bahwa 68 persen dari 9.600 saluran dan grup Telegram yang beroperasi di Vietnam terbukti melanggar peraturan perundang-undangan nasional. Pelanggaran yang teridentifikasi mencakup berbagai tindak kejahatan serius.
Aktivitas ilegal yang ditemukan meliputi praktik penipuan online, perdagangan narkoba, serta dugaan kegiatan yang berkaitan dengan terorisme. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah Vietnam untuk mengambil tindakan pemblokiran.
Telegram Dinilai Tidak Kooperatif dengan Pihak Berwenang
Sumber dari Kementerian Teknologi Vietnam mengkonfirmasi bahwa keputusan pemblokiran diambil karena Telegram menolak membagikan data pengguna yang diminta pemerintah dalam rangka penyelidikan kriminal. Ketidakkooperatifan ini dianggap menghambat upaya penegakan hukum.
Platform yang kini memiliki 1 miliar pengguna aktif global ini dituduh mengabaikan kewajiban hukum untuk memantau, menghapus, dan memblokir konten yang melanggar peraturan nasional Vietnam.
Kontrol Ketat Media Sosial di Vietnam
Vietnam dikenal menerapkan regulasi media yang sangat ketat, dengan toleransi minimal terhadap konten yang dianggap mengancam stabilitas negara. Partai Komunis yang berkuasa secara konsisten meminta platform seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk bekerja sama memberantas konten "beracun".
Konten yang dimaksud mencakup informasi palsu, menyinggung, dan anti-pemerintah yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum.
Grup Opposition Gunakan Telegram untuk Sebar Konten Anti-Pemerintah
Laporan kepolisian setempat mengungkap bahwa banyak grup Telegram dengan puluhan ribu anggota dibentuk oleh kelompok oposisi untuk menyebarkan dokumen dan propaganda anti-pemerintah. Aktivitas ini dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik nasional.
Pemerintah Vietnam telah berulang kali memperingatkan masyarakat tentang risiko kejahatan, penipuan, dan pelanggaran data yang marak terjadi di platform Telegram.
Telegram Belum Berikan Respons Resmi
Hingga saat ini, pihak Telegram dan Kementerian Teknologi Vietnam belum memberikan komentar resmi terkait kebijakan pemblokiran ini. Keputusan Vietnam ini menambah daftar panjang tekanan yang dihadapi Telegram di berbagai negara.
CEO Telegram Pavel Durov masih menghadapi pembatasan perjalanan internasional menyusul penangkapannya di Prancis pada 2024 lalu atas tuduhan tidak mengontrol konten ilegal di platformnya.
Pemblokiran Telegram di Vietnam menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan digital dan keamanan siber nasional, meski berpotensi membatasi kebebasan komunikasi digital masyarakat.
