Internet Rakyat: Solusi Akses Digital Murah dan Merata Guna Jembatani Kesenjangan di Daerah 3T

Fakta.blue – Di tengah pesatnya laju transformasi digital, inisiatif "Internet Rakyat" kembali mengemuka sebagai fokus utama dalam upaya pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan akses internet yang terjangkau, merata, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 80,66%, mencakup sekitar 229 juta pengguna dari total populasi.

Angka ini menunjukkan adopsi digital yang tinggi. Namun, pemerataan akses masih menjadi tantangan serius, di mana konektivitas yang tidak stabil dan tingginya biaya akses di wilayah 3T berpotensi memperlebar jurang kesenjangan digital dan sosial.

Mendefinisikan Internet Rakyat dan Perannya

Internet Rakyat didefinisikan sebagai inisiatif kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), dan komunitas lokal, yang bertujuan:

• Menyediakan akses internet yang murah dan stabil bagi masyarakat umum.
• Mendorong pertumbuhan UMKM digital dan ekonomi lokal.
• Memperkuat ketahanan digital nasional di sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Konsep ini menempatkan akses internet sebagai kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan, yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat modern, mulai dari pembelajaran daring hingga transaksi e-commerce.

Teknologi 5G FWA dan Kerja Sama Swasta

Upaya untuk merealisasikan Internet Rakyat ini didorong oleh perkembangan teknologi baru. Salah satu penyedia jasa internet, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE), bersama mitra seperti OREX SAI, baru-baru ini meluncurkan implementasi penuh layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) berbasis Open RAN.

Teknologi ini diklaim mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan dilaporkan mulai dari Rp29.000 hingga Rp100.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps dengan kuota tak terbatas di beberapa wilayah.

Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari ketergantungan pada infrastruktur kabel tradisional, menjadikan implementasi di wilayah sulit (3T) lebih realistis. SURGE sendiri telah menggandeng 26 mitra distributor lokal sebagai rencana awal go-to-market di Wilayah I (Jawa-Bali).

Akses Layanan:
Untuk masyarakat yang tertarik dengan layanan Internet Rakyat 5G FWA dari SURGE, informasi lebih lanjut mengenai jangkauan layanan, harga, dan pendaftaran (termasuk pre-register) dapat diakses melalui portal resmi perusahaan atau jalur distributor yang ditunjuk. Anda dapat mengunjungi situs resmi SURGE di https://surge.co.id/.

Program Pemerintah dan Tantangan di Lapangan

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), secara konsisten menjalankan program Universal Service Obligation (USO).

Program USO ini, yang berfokus pada daerah 3T, diwujudkan antara lain melalui proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti Palapa Ring dan pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G di desa-desa blank spot.

Meskipun BAKTI Komdigi mencatat peningkatan konektivitas di wilayah 3T, tantangan di lapangan masih besar:

1. Geografis dan Keamanan: Kondisi geografis yang sulit (pegunungan, kepulauan) dan isu keamanan di beberapa daerah terpencil membuat pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan berisiko.
2. Literasi Digital: Kualitas internet di wilayah 3T masih jauh dari ideal, dan yang tidak kalah penting, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat hanya menjadi pengguna pasif dan kurang optimal dalam memanfaatkan internet untuk kepentingan ekonomi atau pendidikan.

Inisiatif Internet Rakyat, dengan kolaborasi antara program pemerintah yang berfokus pada infrastruktur (Palapa Ring, BTS) dan inovasi swasta (5G FWA) yang menawarkan harga lebih murah, diharapkan menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan digital.

Tujuannya adalah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang dalam ekonomi digital nasional.