Sistem Coretax Bermasalah, Menkeu Purbaya Sebut Programmernya Selevel Lulusan SMA

FAKTA.BLUE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dugaan bahwa programmer yang mengerjakan proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan (Coretax) memiliki kualitas setara dengan lulusan SMA.

Pernyataan ini dilontarkan menyusul banyaknya keluhan dan kritik terhadap kinerja sistem Coretax yang dinilai buruk.

"Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, 'wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA'. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Sistem Coretax selama ini banyak dikeluhkan oleh pengguna karena berbagai masalah teknis. Masalah tersebut mencakup kesulitan login, sering timeout, tampilan layar blank, kegagalan mengunggah faktur dan bukti potong (bupot) PPh, serta sesi pengguna yang sering bermasalah.

Purbaya menjelaskan, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memperbaiki seluruh masalah karena masih terikat kontrak dengan konsorsium LG CNS-Qualysoft selaku pemenang tender. Kontrak tersebut baru akan berakhir pada Desember mendatang.

"Yang bisa ditangani kami sudah diperbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Coretaxnya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana-sini," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, Kemenkeu telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pihak LG, namun koordinasi sempat berjalan lambat. Menurut Purbaya, respons dari pihak LG membaik setelah dibentuk satuan tugas khusus (satgas).

"Jadi sebelumnya LG itu... mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya di sana, cuek, responnya lama," ungkapnya. "Sekarang mereka sudah lebih cepat, walaupun masih lambat."

Proyek Coretax merupakan pengadaan sistem yang dimenangkan oleh konsorsium LG CNS-Qualysoft dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak. Konsorsium ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk menggantikan sistem perpajakan yang telah digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2002.

Terkait temuan kualitas programmer tersebut, Purbaya sempat berkelakar. "Jadi ya memang Indonesia lah sering dikibulin asing," ucapnya.